Fakultas Syariah, 11 Februari 2025 – Fakultas Syariah IAIN Manado menerima kunjungan dari Aliansi Masyarkat Cinta Damai dalam rangka diskusi akademik terkait penerapan asas dominus litis dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Diskusi yang berlangsung di Ruangan Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah ini diterima dan sambut langsung oleh Dr. Muliadi Nur, MH, CPM, dan turut dihadiri oleh Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado, Bpk. Wira Purwadi, MH.

Dalam diskusi tersebut, Muliadi Nur menyoroti konsep dominus litis yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa sebagai pengendali utama dalam proses peradilan pidana. Menurutnya, asas ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan bahwa setiap perkara yang masuk ke pengadilan telah melalui proses penyelidikan yang matang. Namun, ia juga menegaskan bahwa dominasi jaksa dalam sistem hukum dapat menimbulkan potensi ketimpangan kewenangan dan penyalahgunaan wewenang jika tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang kuat.

Dalam sistem hukum Islam, konsep keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan kepastian hukum (istiqrar al-hukm) menjadi prinsip utama. Jika dominus litis diterapkan tanpa pengawasan ketat, dikhawatirkan akan ada potensi monopoli kekuasaan yang berujung pada ketidak adilan, ujar Dr. Muliadi.

Sebagai salah satu pengajar filsafat hukum Islam, Dr. Muliadi menegaskan bahwa distribusi kekuasaan dalam sistem peradilan pidana harus tetap proporsional. Islam menekankan adanya keseimbangan antara dalam menegakkan hukum agar tidak terjadi overlapping kewenangan yang dapat memperlambat atau bahkan melemahkan proses hukum.

Selain itu, beliau juga mengusulkan tiga langkah utama yang harus dipertimbangkan dalam implementasi dominus litis:

1. Penyeimbangan Kewenangan: Jaksa harus berperan sebagai pengawas, bukan satu-satunya pihak yang menentukan arah perkara. Kepolisian tetap harus diberi kewenangan dalam penyidikan agar tidak terjadi dominasi satu pihak.
2. Mekanisme Pengawasan: Harus ada lembaga independen yang mengawasi kewenangan jaksa agar prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
3. Pendekatan Keadilan Restoratif: Dalam beberapa kasus, sistem hukum sebaiknya mengutamakan islah atau mediasi agar penyelesaian perkara lebih berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif.

Diskusi ini mendapatkan apresiasi dari Aliansi Masyarkat Cinta Damai yang menganggap bahwa pendekatan akademik sangat penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik. Salah satu perwakilan Aliansi Masyarkat Cinta Damai menyatakan bahwa sinergi antara akademisi dan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar kebijakan hukum dapat lebih mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

“Kami menyambut baik diskusi ini karena memberikan wawasan yang lebih luas mengenai bagaimana hukum harus ditegakkan dengan tidak hanya berpegang pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substansial. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut,” ujar salah satu perwakilan Aliansi Masyarkat Cinta Damai.

Diskusi ilmiah ini memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai dominus litis dalam RKUHAP serta dampaknya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari perspektif filsafat hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa konsep ini diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Kolaborasi antara akademisi dan aparat penegak hukum seperti ini diharapkan dapat terus dilakukan agar kebijakan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hakiki. Dengan berlangsungnya kunjungan ilmiah ini, diharapkan sinergi antara dunia akademik dan penegak hukum semakin erat, sehingga reformasi hukum yang akan datang dapat lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

#Fasya #KerjaCerdas #KerjaTuntas

Fakultas Syariah – Selasa, 11 Februari 2025  Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Manado kembali hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Tondano. Sidang yang berlangsung pada hari ini dihadiri oleh pengacara LKBH Abdul Rahim Padli, MH, dan Khairullah Pulumo, S.H., serta para paralegal LKBH.

Agenda sidang kali ini adalah tahap mediasi, namun sayangnya, pihak Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada minggu depan dengan agenda pembuktian. Keputusan ini diambil untuk memastikan proses hukum tetap berjalan dan untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menghadirkan bukti-bukti yang relevan.

LKBH IAIN Manado, yang dikenal aktif dalam memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat, tetap komitmen dalam mendampingi kliennya untuk mencari keadilan. Ke depan, para pengacara dan paralegal LKBH akan terus mengawal jalannya persidangan ini.

#Fasya #KerjaCerdas #KerjaTuntas

Fakultas Syariah – Senin 10 Februari 2025, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Syariah IAIN Manado terus berkomitmen memberikan pendampingan hukum kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Baru-baru ini, orang tua dari seorang anak yang terlibat dalam kasus hukum datang ke LKBH untuk berkonsultasi. Dalam kesempatan tersebut, Direktur LKBH dan pengacara yang bertugas memberikan penjelasan mendalam terkait proses hukum yang akan dijalani oleh anak tersebut, serta solusi terbaik yang bisa diambil.

Menghadapi kenyataan bahwa anak tersebut berstatus sebagai terlapor, LKBH menegaskan pentingnya untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah penandatanganan surat kuasa, yang memberi wewenang kepada LKBH untuk mewakili anak tersebut dalam proses hukum yang tengah berjalan. Setelah itu, LKBH akan terus memberikan pendampingan secara berkelanjutan, memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik

Proses hukum yang akan dilalui anak tersebut tentunya berbeda dengan proses hukum orang dewasa. Dalam hal ini, LKBH akan mengedepankan sistem peradilan pidana anak, yang dirancang untuk memprioritaskan rehabilitasi dan pembinaan, bukan hanya penghukuman. Dengan mengutamakan prinsip “the best interest of the child” atau kepentingan terbaik bagi anak, LKBH berupaya agar seluruh prosedur berjalan dengan mempertimbangkan kesejahteraan psikologis dan sosial anak.

Selain itu, LKBH juga berusaha untuk mencari solusi terbaik, termasuk dengan mengupayahkan  diversi atau penyelesaian melalui jalur damai. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk tetap memiliki masa depan yang baik tanpa merugikan perkembangan psikologisnya. Dengan dedikasi penuh, LKBH Fakultas Syariah IAIN Manado berperan aktif dalam menjaga hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

#Fasya #KerjaCerdas #KerjaTuntas